Rommy Sulaiman: KPK Lebih Mudah Sampaikan Nilai-Nilai Anti-Korupsi Lewat Board Game

Musyawarah Nasional (Munas) APIBGI yang pertama baru saja diselenggarakan tanggal 10 April 2018 kemarin. Munas ini dihadiri oleh banyak pelaku industri board game Indonesia, mulai dari penerbit, media, pemilik board game cafe/library, juga retailer dan distributor. Menariknya, ternyata APIBGI juga mengundang beberapa lembaga yang percaya bahwa board game Indonesia layak diberi dukungan.

Salah satunya tentu Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang menyatakan siap untuk mengenalkan dan mempromosikan board game Indonesia di pameran board game internasional. Selain BEKRAF, hadir pula perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Rommy Iman Sulaiman.

KPK berdiri tentu untuk memberantas korupsi, namun sesuai dengan tanggung jawab KPK yang dimuat dalam Undang-Undang no. 30 tahun 2002 pasal 13 C & D bahwa KPK wajib menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.

Dalam kesempatan yang diberikan, Rommy menceritakan pengalaman KPK selama menggunakan board game dalam menyebarkan nilai-nilai anti-korupsi. Awalnya KPK kesulitan melakukan benchmark bagaimana negara lain seperti Hongkong dalam memberantas korupsi. Hingga akhirnya kata board game terdengar di telinga KPK dan kemudian mencoba membuatnya.

Bagi KPK board game bukanlah perangkat permainan semata. “Board game adalah sebuah alat atau instrumen agar kami (KPK) bisa menyampaikan anti-korupsi ke berbagai kalangan, termasuk ke para aparat penegak hukum.” Jelas Rommy.

Aparat penegak hukum ini juga perlu tahu, memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap dan memenjarakan para koruptor, mengembalikan aset yang mereka korupsi juga penting. Karena di situlah negara akan rugi. Rommy kembali melanjutkan bercerita ketika mereka mengundang aparat penegak hukum yang kemudian malah diajak main board game.

Meski awal mereka kaget karena diajak bermain, namun usai bermain board game KESATRIA dari KPK, mereka menjadi paham melakukan aset tracing juga penting untuk mengembalikan uang yang telah dicuri ke negara, agar negara bisa menggunakan dan mengalokasikan uang ini ke bidang-bidang pendidikan, kesehatan atau bidang lainnya yang membutuhkan.

Saat ini KPK memiliki 13 board game yang dirancang dengan bantuan tim Kummara Game Studio. Rommy menambahkan, sebelum tahun 2017 KPK banyak mendapat email berupa pelaporan tentang kasus korupsi. Di tahun 2017, setelah KPK mulai gencar memberikan penyuluhan anti-korupsi menggunakan instrumen board game, email yang masuk tidak lagi soal pelaporan. Mulai banyak yang kemudian meminta KPK mengadakan penyuluhan anti korupsi, atau malah memohon KPK untuk mengirimkan board game anti-korupsi untuk dimainkan di daerah-daerah.

“Sebelum KPK berdiri, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia ada diangka belasan, sekarang menjadi 17 menjadi 37 dari 100.” Rommy menerangkan. Meski meningkat, angka ini masih jauh dari kata baik. Walaupun para koruptor ditangkap belum tentu akan menaikkan angka indeks ini. Semoga dengan bantuan adanya board game, angka ini akan terus naik. Karena lewat board game, KPK menjadi lebih mudah menyampaikan nilai-nilai anti-korupsi dan masyarakatpun jadi lebih mudah menangkap maskudnya.